Bosda Tak Kunjung Cair, Ratusan Pengajar PAUD Kabupaten Probolinggo Kecewa

Wartasatuindonesia.com,Probolinggo

Regulasi pencairan gaji pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kabupaten Probolinggo melalui Bantuan Operasional Daerah (Bosda) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat memicu keresahan ratusan guru atau pengajar Paud, pasalnya uang kompensasi yg hanya 125 ribu per bulan tersebut tidak kunjung dicairkan sejak enam bulan lalu.

Hal ini terungkap saat Wartasatuindonesia melihat keresahan sejumlah pengelola PAUD di Bank Jatim, baik di Dringu maupun di Maron kabupten Probolinggo. Menurut salah satu guru Paud asal kecamatan Sumberasih yang minta namanya tidak dipublikasikan mengatakan, bahwa Disdikbud kabupaten Probolinggo dinilai tidak komitmen atas kebijakan yang dibuat sendiri. 

Dijelaskan oleh perempuan paruh baya ini terkait mempermudah pencairan Bosda tersebut, Disdikbud menyuruh ratusan guru Paud membuat rekening masing-masing. Namun anehnya justru Disdibud malah memasukkan dana Bosda di rekening lembaga. Hal yang oleh kalangan pengajar Paud dianggap plin-plan. 

Ironisnya, bukannya kompensasi gaji tersebut di cairkan, malah ada indikasi instansi tersebut sengaja mengulur pencairannya. "Sudah cukup sabar kami menunggu hingga setengah tahun, akan tetapi hingga saat ini masi belum ada tanda- tanda kami terima. Bahkan info terakhir setelah kami sampai di Bank, bidang Paud Disdikbud mengatakan jika ada kendala teknis sehingga dana belum bisa masuk ke rekening. Padahal ada himbauan untuk mengecek Bank yang ditunjuk, rupanya kami hanya diberi PHP (Pemberian Harapan Palsu)."ujarnya.

Hasil penelusuran terhadap teknis terkait seputar pengelolaan bantuan bagi lembaga PAUD ini, rupanya ada dugaan Disdikbud bidang ini bermain dalam pembelanjaan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dengan mengarahkan penerima BOP membelanjakan keperluan PAUD di Siplah (wadah yang membawahi kebutuhan pendidikan mulai alat tulis hingga sarana permainan bagi kebutuhan anak didik). Mirisnya harga yang ada di wadah ini (Siplah) jauh dari harga standar, bahkan terkadang jauh dari harapan pengelola PAUD. "Kalau harganya masuk standar, kami masih minat membelanjakan keperluan disitu, namun kadang harga diatas rata-rata dan sepertinya tidak masuk akal."ujar salah satu guru Paud asal kecamatan Tiris.

Sementatara Kadisdikbud kabupaten Probolinggo Fathurrosi yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, hingga berita ini naik belum bisa ditemui. Menurut staf TU, kadis masih ada kegiatan di kantor Pemkab. Sayangnya Kabid yang membawahi PAUD ketika dimintai tanggapan atas carut marutnya pendistribusian gaji guru Paud ini memilih bungkam. Investigasi akan terus dikembangkan lebih jauh. (Br)