Dinilai Tidak Banyak Memberi Manfaat, Ketua TKN Soroti Pembangunan Gedung Sekretariat PGRI

Newwartaindonesia.com/Probolinggo - Adanya tarikan sumbangan (iuran) guru yang tergabung dalam organisasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Probolinggo dengan dalih untuk pembangunan gedung sekretariat lembaga PGRI, yang peletakan batu pertamanya telah dilakukan oleh Pj. Bupati H. Ugas Irwanto di desa Curahsawo kecamatan Gending beberapa waktu lalu, menjadi sorotan Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN).

"Jika dihitung jumlah guru PNS dan P3K terdapat hampir 8 ribu orang, jika dikalikan maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 8 milyar. Menurut kami dari sisi kemanfaatan pembangunan yang menelan anggaran sampai sebesar itu sangat kurang kemanfaatannya, karena PGRI merupakan organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan tidak harus ngantor tiap hari, tidak perlu standby kecuali ada momen tertentu seperti peringatan hari guru tiap 1 tahun sekali baru mungkin akan bermanfaat", ujarnya. Rabu, (18/12).

"Selanjutnya selain mubadzir, muncul keluhan dari guru, ya sama mereka menghitung itu tidak ada gunanya bagi guru itu sendiri, apa manfaatnya bagi mereka? ", ungkapnya. 

Terkait organisasi profesi ini, H. Asim Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo menyampaikan jika PGRI merupakan organisasi yang memiliki AD/ART dan setiap tahun ada konferensi kerja untuk merumuskan program untuk satu tahun. Menurutnya mulai tahun 2022 ada konfrensi kerja pertama yang salah satunya ada prioritas pengadaan sekretariat PGRI.

"Hasil keputusan konfrensi tersebut sudah di SK-kan, dan dibentuk panitia penggalang dana dan pengawas, awalnya meminta sumbangan kepada guru yang mendapat sertifikasi dan setelah berjalan satu tahun karena tidak maksimal hasilnya maka di tahun 2023 ada konfrensi kerja lagi dan dihasilkan keputusan ditarget kepada setiap anggota PGRI Rp. 1 juta dan diserahkan kepada pengurus kecamatan masing-masing, dan untuk pembayarannya bisa dicicil sesuai kemampuan bisa 5 bahkan 10 kali dan ini berlaku untuk guru tingkat TK, SD dan SMP, untuk SMA masih belum walaupun seharusnya juga karena juga menjadi anggota ", ujar Asim.

Lebih jauh ketua PGRI ini menjelaskan bahwa dengan adanya percepatan, di tahun 2024 ini pihaknya mampu membeli tanah di daerah Curahsawo kecamatan Gending seharga 1 miliar. Disatu sisi sebenarnya ada rencana hibah tanah dari pemkab probolinggo kepada PGRi namun Ketua PGRI tersebut menyampaikan alasan hibah tidak jadi dilaksanakan karena dari Aset Pemkab Probolinggo sulit untuk melepas status tanah dan menurutnya anggota juga tidak mau jika status tanah adalah pinjam pakai dari Pemkab Probolinggo. 

Belum usai keluhan soal sumbangan, kini muncul kebijakan organisasi yang mewajibkan guru untuk membeli kalender 2025 senilai 50 ribu. Kembali jika dikalkulasikan jumlah ribuan guru se kabupaten, akan terkumpul jumlah yang tidak sedikit. (Tim)