DPRD Batalkan RDP Tambak Udang PT. SAS, Ada apa ?

Newwartaindonesia.com

Probolinggo - Setelah sekian lama bergulir permasalahan dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. Sumber Air Sejahtera (SAS), perusahan tambak udang vaname yang berlokasi di Dusun Bibis Desa Lemahkembar Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tambak udang yang diduga belum mengantongi ijin lengkap dan diduga telah mencemari lingkungan dan perusakan hutan mangrove yang sangat merugikan masyarakat, mendapat sorotan dari dua lembaga independent yaitu Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Probolinggo dan Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara (LPLH TN) Probolinggo. Dari hasil investigasi kedua lembaga ini akhirnya meminta DPRD Kabupaten Probolinggo untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap pihak pihak terkait.

Dari permohonan RDP tersebut telah dijadwalkan pelaksanaan RDP pada hari Rabu (18/6/2025), namun dengan mendadak pada hari Selasa (17/6/2025) sekitar jam 20.00 WIB  Sekretaris Dewan (Sekwan) memngirimkan pesan singkat whatsapp kepada Sholehuddin Ketua GMPK yang isinya pembatalan RDP pada hari Rabu. "Assalamualaikum Kepada Aliansi Aktivis Kab. Probolinggo, sebelumy mengirim surat perihal permohonan RDP,  tentang Tambak. Rencananya kegiatannya besok rabu, maka tidak bisa dilaksanakan kegiatan RDP, di karenakan ada kegiatan lain, dan dilakukan insya Allah minggu depan." pesan singkat dari Sekwan. Saat di tanya alsannya Sekwan menjawab hanya meneruskan dari ketua komisi 2. "Mohon maaf, saya hanya meneruskan dri ketua Komisi II," jawaban Sekwan via pesan singkat  whatsapp.

Pembatalan mendadak yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo ini dapat dianggap sebagai tindakan tidak profesional dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Saat Katua DPRD Oka Mahendar dikonfirmasi lewat pesan singkat mau telepn whatsapp, belum menjawab sampai berita ini naik tayang.

Harapan masyarakat semoga Anggota Dewan tidak "main mata" dengan para pengusaha di Kabupaten Probolinggo, apabila para pengusaha ini telah merugikan rakyat.

"Inilah susahnya kalau rakyat berurusan dengan penguasa bukan dengan pejabat" (B2L)