OPD, Bulog dan Perpadi Pecahkan Masalah Dalam RDP Dengan Komisi II Bersama LPLH TN Dan LIN

Newwartaindonesia.com

Probolinggo - Sempat kosong stok beras medium di pasaran dan toko - toko kecil di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang akhirnya cukup membingungkan masyarakat yang membutuhkan beras medium seperti beras SPHP. Keadaan beras langkah saat ini sangat berbanding terbalik dengan ketersedian beras di gudang Bulog Probolinggo. Dari keterangan Bulog pada saat Rapat Denga Pendapat ( RDP  ) Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo. Dalam RDP yang dimohonkan oleh Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara (LPLH TN) DPC Probolinggo Raya dan Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Probolinggo. 

Dalam mengawali RDP tersebut Didit Laksana mnyampaikan bahwa kegiatan ini muncul dari keluhan masyarakat tetang kesulitan mendapatkan beras medium di pasaran. "Awal dari munculnya masalah ini karena ketersediaan beras medium yang dibutuhkan masyarakat minim dan sulit didapat." terang Dudit Laksana dalam pembukaannya. "Mari bersama - sama kita bahas msalah beras medium ini agar mendapatkan solusi demi kepentingan masyarakat," imbuh Didit Laksana.

Bulog Probolinggo menyatakan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog untuk saat ini sebanyak 47.000 ton beras, yang tersebar pada tiga gudang Bulog. "Di gudang Bulog Klaseman sebanyak : 9.000 ton, di Gudang Bulog Sukoharjo (Belokan) sebanyak 16.000 ton dan di gudang Bulog Kedungasem sebanyak 22.000 ton beras, persedian beras yang cukup untuk kebutuhan wilayah Probolinggo", terang Petugas dari Bulog yang hadir saat itu.

Namun kurangnya ketersediaan beras medium disebabkan beberapa hal, diantaranya karena perusahaan penggilingan padi tidak dapat memproduksi beras medium hanya bisa memproduksi beras premium. Ini disebabkan harga gabah petani yang relatif tinggi dan harga eceran tertinggi beras medium yang rendah. "Kami tidak dapat memproduksi beras medium karena HET beras medium yang cukup rendah, apabila kami melanggar HET maka kami pasti salah," terang Junaedi Ketua Perpadi Probolinggo Raya. "Kami tidak ada nimbun - nimbun beras, karena jelas rugi, kalo dilihat stok gudang Bulog sekian banyak, maka yang nimbun ya Bulog," imbuh Junaedi.

Selain perusahaan penggilingan padi yang tidak memproduksi beras medium, penyebab lainnya adalah distribusi dan regulasi penyaluran. DKUPP Kabupaten Probolinggo juga mengatakan ketersediaan yang bisa di tetapkan pada sekitar 32 pasar se Kabupaten Probolinggo hanya sebesar 1 ton tiap - tiap pasar yang seharusnya sekitar 2,5 ton per pasar. Hal ini terjadi karena distribusi dan regulasi penyaluran yang sangat terbatas. "Dari 32 pasar di Kabupaten Probolinggo, masing - masing pasar hanya dapat stok beras medium sebesar 1 ton dan ini sangat kurang sekali," terang Reza dari DKUPP Kabupaten Probolinggo.

Dari pembahasan pada RDP tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo menyatakan akan melakukan operasi pasar penjualan beras murah pada tiap Kecamatan bersama sama dengan Bulog, DKUPP dan Lintas sektoral, termasuk akan melibatkan elemen LSM dalam Aliansi. "Minggu depan mari kita lakukan operasi pasar penjualan beras murah di tiap tiap Kecamata," ungkap Petugas Dinas Ketahanan Pangan yang hadir pada saat itu.

Kesepakatan yang diambil dan berpihak pada kepentingan rakyat, maka dalam RDP tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo nenyatakan kesepakatan untuk melakukan operasi pasar penjualan beras murah segera dilaksanakan. "Dengan hasil pembahasan ini kita sepakati untuk melakukan operasi pasar penjualan beras murah, dan dimulai minggu depan," yegas Reno Ketua Komisi II.

Pelaksanaan penjualan beras murah ini dilakukan pada tiga atau empat titik lokasi untuk masing - masing kecamatan.

"Semoga pemerintah dalam hal ini, tidak hanya bagus di narasi tapi jelek pada aplikasi," tutup Haris Ketua LIN Probolinggo. (Tim)