Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo Agendakan Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum Fraksi

Newwartaindonesia.com/Probolinggo - Rapat Paripurna DPRD kota Probolinggo dengan agenda jawaban eksekutif atas Pandangan umum Fraksi fraksi DPRD terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027, Rabu (07/10).

Dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama kantor DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Abdul Mujib serta Wakil Ketua II DPRD Santi Wilujeng Prastyani.

Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2027 akan diarahkan agar berlangsung lebih cepat dan terukur. Pemerintah daerah berharap tahapan pembahasan di tingkat komisi maupun pembahasan bersama dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelaksanaan program pada 2027 tidak mengalami keterlambatan.

Lebih lanjut, Aminuddin menjelaskan, pembahasan APBD 2027 direncanakan mulai memasuki tahapan selanjutnya pada 13 Oktober. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

"Harapan saya semuanya bisa tepat waktu. Sehingga waktu yang ada bisa kita gunakan untuk fokus bagaimana antara anggaran dan realisasi 2026 ini bisa selesai di minggu pertama,” ujarnya.

Wali kota menargetkan realisasi anggaran pada 2027 dapat diselesaikan lebih cepat, bahkan diarahkan selesai pada akhir November. Menurutnya, percepatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bahkan Aminuddin juga menyoroti upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk adanya wacana penempatan perangkat CCTV dibeberapa titik yang punya potensi memiliki pajak dan retribusi.

Selain itu, Wali kota mengulas terkait infrastruktur jalan yang menurutnya pada akhir 2026 ini, tidak lagi ditemukan jalan yang dalam kondisi rusak berat. Begitu juga soal adanya target pengembangan konektivitas kawasan pesisir dan destinasi wisata di Kota Probolinggo yang tidak lepas dari perhatian Wali kota yang tentunya Pemda bekerjasama dengan BPN terkait lahan yang ada.

Banyak hal yang disampaikan oleh Wali kota termasuk pengadaan moda transportasi serta penataan dan pembiayaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain Wali kota, nampak hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kota Probolinggo.

Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027. Setelah jawaban eksekutif disampaikan, pembahasan selanjutnya akan dilakukan melalui tahapan sesuai mekanisme DPRD dan pemerintah daerah. (Sf)

.