Tambang di Pamatan dan Kelampok Tak Patuhi Zero Odol, GMPK dan LPLH TN Probolinggo akan Demo

Newwartaindonesia.com

Probolinggo - Perjuangan para aktifis lingkungan hidup dan anti korupsi yang tergabung dalam LPLH TN (Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara) dan GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) Probolinggo telah melakukan berbagai macam upaya namun sampai saat ini kegiatan muat angkut material tambang yang melalui ruas jalan Desa Tambakrejo, Desa Tanjungrejo, Desa Kelampok.dan Desa Pamatan kecamatan Tongas masih tetap berjalan dan sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga sepanjang ruas jalan yang dilalui. Pasalnya armada pengangkut material tambang ini lalu lalang tidak mengenal waktu bahkan sampai tengah malam. "Yang sangat mengganggu pada saat pagi hari berbarengan dengan keberangkatan anak anak ke sekolah, bahkan pada malam hari sampai tengah malam," terang Kus warga sekitar. 

Hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo yang merekomendasikan pemasangan portal tidak mendapat tanggapan positif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Pasalnya sampai saat ini belum ada tanda tanda portal ini akan dipasang. Saat Kepala Dishub dihubungi oleh media ini memberikan tanggapan yang tidak segnifikan dengan mengirimkan Surat hasil rapat koordinasi Forum LLAJ dengan pihak pihak terkait. Surat yang dikirimkan yang sifatnya himbauan bukan penekanan ataupun penindakan, padahal kerugian Pemkab Probolinggo telah jelas.

Penelusuran lebih lanjut media ini menemukan indikasi adanya backup dari oknum tokoh masyarakat yang sekaligis sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dugaan ini bermula saat media ini mendapatkan informasi dari seorang koordinator lapangan salah satu perusahan tambang yang berana di Desa Pamatan dan Desa Kelampok mengatakan agar menghubungi Pak Jun karena beliau yang mengkondisikannya. "Coba temui Pak Jun, karena beliau yang mengkondisikan," terang Suhan. Kamis 12/6/2025. Meneruskan penelusuran media ini mendapatkan informasi bahwa Pak Jun adalah tokoh masyarakat yang sekakigus sebagai Angggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Saat media ini menghubungi tokoh masyarakat ini melalui saluran telepon whatsapp, beliau masih dalam perjalanan pulang dari Solo, kerana dalam kondisi sakit, sehingga media ini tidak melakukan konfirmasi selanjutnya. "Saya perjalanan pulang dari Solo Mas, nanti kalau sudah sampai rumah dan dalam keadaan sehat, saya akan menguhubungi Mas," terang Pak Jun melaui telepon whatsapp.

Dari hasil investigasi yang dilakukan bersama dengan Ketua beserta pengurus GMPK dan LPLH TN Probolinggo, Kamis 12/5/2025, mereka mempunyai asumsi bahwa rekomendasi Komisi III dan Dishub Kabupaten Pribolinggo tidak terlaksana diduga karena adanya backup dari oknum Anggota DPRD kabupaten Probolinggo. "Hasil sidak Komisi III dan Dishub Kabupaten Probolinggo tidak akan terlaksana, rupanya diduga ada backup dari oknum Tokoh Masyarakat yang sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo," terang Sholehuddin Ketua GMPK Probolinggo. "Untuk itu kami bersama dengan LPLH TN sebagai pemerhati lingkungan hidup akan melaksanakan unjuk rasa pada Kantor DPRD dan Kantor Dishub Kabupaten Probolinggo, agar menindak tegas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik tambang di Desa Pamatan dan Desa Kelampok," tegas Sholehuddin.

Kegiatan armada tambang yang melintas di ruas jalan Desa Tambakrejo, Desa Tanjungrejo, Desa Pamatan dan Desa Kelampok memang jelas melanggar dan tidak menghiraukan pelaksanaan "zero odol" Kemendishub RI. Hal ini seharusnya mendapat perhatian khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo agar tidak terjadi Over Dimension Over Loading (odol) di Kabupaten Probolinggo. (B2L)