Wabup Fahmi Pimpin Rakor TKPK Kabupaten Probolinggo, Tegaskan Aksi Nyata dan Evaluasi Kemiskinan Terukur

Newwartaindonesia.com/Probolinggo – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo tidak boleh berhenti pada rapat, penyusunan dokumen maupun pembagian target semata. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan langkah konkret yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup Fahmi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo tahun 2026 di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (9/6/2026).

Menurut Wabup Fahmi, seluruh OPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. “Saya tidak ingin rakor ini menjadi kegiatan rutin yang selesai ketika notulen dibagikan. Saya ingin setelah rapat ini ada pekerjaan nyata yang langsung dilakukan. Selama masih ada warga miskin di Kabupaten Probolinggo, maka seluruh OPD memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikannya,” katanya.

Wabup Fahmi meminta setiap OPD menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang jelas, terukur dan dapat dievaluasi. Program yang disusun tidak cukup hanya berupa daftar kegiatan, tetapi harus memuat sasaran, jumlah keluarga penerima manfaat, waktu pelaksanaan hingga indikator keberhasilan yang ingin dicapai.

“Yang kita butuhkan bukan daftar kegiatan, melainkan target dampak yang ingin dicapai. Siapa sasarannya, berapa keluarga yang akan diintervensi, kapan dilaksanakan dan apa indikator keberhasilannya harus jelas,” tegasnya.

Selain itu, Wabup Fahmi mendorong penyusunan dashboard monitoring lintas OPD agar progres pelaksanaan program dapat dipantau secara transparan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui OPD yang telah bergerak, jumlah anggaran yang terserap, jumlah keluarga yang menerima intervensi serta hasil yang telah dicapai.

“Mulai hari ini kita harus bisa melihat dengan jelas siapa yang berbuat apa, berapa anggaran yang sudah berjalan, berapa keluarga yang sudah menerima intervensi dan apa hasil yang telah dicapai. Kegiatan yang menghabiskan anggaran tanpa dampak juga harus terlihat agar menjadi bahan evaluasi bersama,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Fahmi juga menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama seluruh program pengentasan kemiskinan. Alasan perbedaan atau ketidaksinkronan data tidak boleh lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

“Saya tidak ingin lagi mendengar alasan data belum sinkron. Pemerintah pusat sudah menyediakan DTSEN sebagai rujukan dan itu harus menjadi sumber data utama bagi seluruh OPD. Kalau ada perbedaan, selesaikan melalui verifikasi lapangan,” terangnya.

Lebih lanjut Wabup Fahmi meminta intervensi program dilakukan berdasarkan wilayah prioritas dengan angka kemiskinan tertinggi. Pendekatan kawasan dinilai lebih efektif dibandingkan penumpukan program pada lokasi tertentu.

“Jangan sampai satu desa mendapatkan lima program sementara desa lain tidak mendapatkan apa-apa. Kita harus bekerja dengan pendekatan kawasan dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Wabup Fahmi juga mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan lebih difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan hingga pemanfaatan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pelatihan saja tidak cukup. Pelatihan harus menghasilkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. UMKM harus naik kelas dan menghasilkan omzet. Program yang kita jalankan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Wabup Fahmi meminta seluruh OPD memastikan program-program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan. Ia juga menegaskan akan melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan program di setiap OPD.

“Yang kita kejar bukan banyaknya rapat dan dokumen, tetapi progres nyata di lapangan. Ukuran keberhasilan pemerintahan adalah sejahteranya masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, berarti pemerintah berhasil. Karena itu, penurunan angka kemiskinan harus menjadi tujuan kita bersama,” tambahnya.

Sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menyampaikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp168.646.315.280 yang tersebar pada 23 Perangkat Daerah, 24 kecamatan dan 33 puskesmas.

“Anggaran yang sudah dialokasikan mencapai Rp168.646.315.280. Karena itu seluruh Perangkat Daerah harus memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Menurut Juwono, target kemiskinan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 ditetapkan turun dari 16,31 persen menjadi 13,85 persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan pengurangan sekitar 29.771 jiwa penduduk miskin melalui berbagai intervensi program yang terintegrasi.

“Target yang kita hadapi cukup besar. Oleh karena itu, seluruh program harus berbasis data dan dilaksanakan secara terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada pada kelompok miskin maupun miskin ekstrem,” jelasnya.

Juwono menerangkan alokasi anggaran tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp36.117.608.880, belanja tidak langsung Rp128.332.744.400 dan belanja penunjang Rp4.195.962.000. Ke depan, porsi belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin perlu terus diperkuat agar dampaknya semakin optimal.

“Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni hingga penguatan ketahanan pangan harus berjalan beriringan. Penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga harus meningkatkan pendapatan dan kemandirian mereka,” terangnya.

Lebih lanjut Juwono menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan program. Data yang valid menjadi kunci agar bantuan dan intervensi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan data. Karena itu pemutakhiran DTSEN harus terus dilakukan agar seluruh program yang dibiayai anggaran daerah maupun pemerintah pusat tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan kemiskinan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memberikan paparan terkait dengan program dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo. (Mn)